Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini

Dr. Ainuddin.SH.MH 

(Dekan FH) Unizar 

Pendahuluan

Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut.

Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum

Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip kontrak dan wanprestasi, bukan dengan mekanisme hukum pidana. 

Aplikasi pada Kasus NCC

Dalam kasus NCC, terdapat beberapa poin penting:

Objek Sengketa: Kegagalan pembangunan gedung dan pengalihan hak atas lahan kepada PT Lombok Plaza merupakan permasalahan yang berakar pada wanprestasi atas perjanjian kerja sama.

Kewenangan Pejabat: Meskipun pejabat publik memiliki kewenangan administratif, apabila keputusan yang diambil berkaitan dengan pengaturan kontraktual antara pemerintah dan swasta, maka hubungan hukum yang timbul bersifat perdata.

Elemen Korupsi: Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi secara langsung. Namun, jika kerugian negara disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kontrak (yang seharusnya diurus melalui mekanisme perdata), maka penerapan UU Tipikor dapat dinilai sebagai perluasan yurisdiksi yang tidak tepat.

Dengan menerapkan teori melebur, terlihat bahwa perjanjian pengelolaan NCC lebih tepat dikaji sebagai sengketa perdata. Sengketa ini menyangkut wanprestasi dan akibat ekonomi dari tidak terealisasinya proyek, bukan sebagai bukti penyalahgunaan kekuasaan secara langsung untuk memperkaya diri.

Implikasi dan Kesimpulan

Penggunaan teori melebur dalam analisis ini menegaskan bahwa:

Pemisahan Ranah Hukum: Kasus ini sebaiknya diselesaikan di ranah perdata, di mana terdapat mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual dan penentuan ganti rugi sesuai dengan prinsip hukum perdata.

Kehati-hatian Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana harus berhati-hati agar tidak melampaui batasnya dan mengkriminalisasi masalah yang lebih tepat diselesaikan secara sipil, agar tidak menciptakan preseden yang mengaburkan batas antara sengketa perdata dan tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka teori melebur, permasalahan NCC harus diperlakukan sebagai sengketa perdata murni. APH seharusnya mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme wanprestasi dan ganti rugi, bukan melalui proses pidana Tipikor, sehingga penegakan hukum tidak menyalahgunakan wewenangnya dengan mengkriminalisasi suatu permasalahan kontraktual.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya