Kedudukan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Isu Pelanggaran Asas Hukum dan Potensi Penyalahgunaan


Pendahuluan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan kejahatan serius yang membutuhkan perhatian hukum yang tegas untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan saksi korban diatur dalam beberapa pasal, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, dalam penerapannya, terdapat kekhawatiran bahwa aturan mengenai saksi korban dapat melanggar asas-asas hukum tertentu dan berpotensi disalahgunakan, terutama jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peran Saksi Korban dalam TPKS

Dalam kasus TPKS, saksi korban sering kali menjadi sumber utama informasi untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan sifat kejahatan seksual yang biasanya terjadi secara tertutup, tanpa saksi langsung selain korban dan pelaku. Pasal-pasal dalam UU TPKS memberikan perlindungan khusus kepada korban untuk mencegah viktimisasi ganda, termasuk kemudahan dalam memberikan keterangan dan perlindungan identitas.

Namun, di sisi lain, keterangan saksi korban dapat menjadi satu-satunya bukti yang memberatkan pelaku. Hal ini memunculkan isu terkait pelanggaran asas "praduga tak bersalah" dan "keseimbangan dalam pembuktian".

Pelanggaran Asas Hukum

Asas hukum pidana yang fundamental adalah bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya (presumption of innocence). Ketergantungan yang besar pada kesaksian korban dapat menimbulkan potensi bias jika tidak ada bukti pendukung yang kuat. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dituduh berdasarkan keterangan korban saja, tanpa disertai bukti materiil lainnya.

Hal ini berpotensi melanggar asas "equality before the law", karena posisi terdakwa cenderung lebih lemah dibandingkan korban yang dilindungi oleh perangkat hukum. Selain itu, asas "nullum crimen sine lege certa" atau larangan menghukum tanpa dasar hukum yang jelas juga dapat terabaikan jika keterangan korban dijadikan satu-satunya dasar penetapan bersalah.

Potensi Penyalahgunaan oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab

Kekhawatiran lainnya adalah potensi penyalahgunaan aturan ini oleh pihak-pihak yang berniat memeras atau menjebak seseorang. Dalam konteks ini, seseorang dapat mengajukan laporan palsu atau manipulatif dengan memanfaatkan posisinya sebagai korban. Hal ini berbahaya, terutama jika pengakuan korban langsung diterima tanpa verifikasi mendalam.

Potensi penyalahgunaan ini sering dikaitkan dengan stereotip "perempuan nakal" yang dianggap menggunakan perlindungan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa materi maupun penghancuran reputasi pihak lain. Walaupun jumlah kasus seperti ini relatif kecil dibandingkan kasus kekerasan seksual yang benar-benar terjadi, dampaknya terhadap keadilan hukum sangat signifikan.

Solusi untuk Mengatasi Isu Ini

1. Memperkuat Sistem Pembuktian:

Keterangan saksi korban harus dilengkapi dengan bukti lain, seperti visum et repertum, rekaman elektronik, atau saksi independen lainnya.

2. Penegakan Hukum atas Laporan Palsu:

Hukum pidana harus memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti memberikan laporan palsu untuk mencegah penyalahgunaan aturan.

3. Pelatihan Aparat Penegak Hukum:

Aparat perlu diberikan pelatihan khusus untuk menyelidiki kasus kekerasan seksual secara profesional tanpa bias, baik terhadap korban maupun terdakwa.

4. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Semua Pihak:

Perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang, baik kepada korban maupun terdakwa, untuk memastikan asas keadilan tetap terjaga

Penutup

Meskipun Undang-Undang TPKS dirancang untuk melindungi korban kekerasan seksual, penerapannya harus tetap memperhatikan asas-asas hukum yang fundamental. Penting untuk mencegah aturan ini menjadi alat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sembari tetap memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban yang benar-benar membutuhkan. Integrasi pembuktian yang kuat dan sikap profesional dari aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan penegakan keadilan.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya