Kedudukan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Isu Pelanggaran Asas Hukum dan Potensi Penyalahgunaan

Pendahuluan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum tegas untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan. Di Indonesia, peran saksi korban dalam TPKS diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, terdapat kekhawatiran bahwa ketentuan mengenai saksi korban dapat melanggar asas-asas hukum tertentu dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peran Saksi Korban dalam TPKS

Pasal 25 UU TPKS menyatakan bahwa keterangan saksi dan/atau korban dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini penting mengingat kejahatan seksual sering terjadi tanpa saksi lain selain korban dan pelaku. Namun, ketergantungan pada keterangan saksi korban sebagai satu-satunya bukti dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Pelanggaran Asas Hukum

Asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Mengandalkan keterangan saksi korban sebagai satu-satunya bukti dapat menimbulkan risiko pelanggaran asas ini, terutama jika tidak ada bukti pendukung lainnya. Selain itu, hal ini dapat mengabaikan asas "keseimbangan dalam pembuktian," di mana seharusnya terdapat keseimbangan antara hak-hak korban dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

Potensi Penyalahgunaan oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab

Kekhawatiran lain adalah potensi penyalahgunaan ketentuan ini oleh individu yang berniat memeras atau menjebak orang lain dengan tuduhan palsu. Dalam konteks ini, seseorang dapat mengajukan laporan palsu dengan memanfaatkan posisinya sebagai korban, terutama jika keterangan korban dianggap cukup tanpa verifikasi mendalam. Meskipun kasus seperti ini mungkin jarang terjadi, dampaknya terhadap keadilan hukum sangat signifikan.

Solusi untuk Mengatasi Isu Ini

1. Memperkuat Sistem Pembuktian: Keterangan saksi korban sebaiknya didukung dengan bukti lain, seperti visum et repertum, rekaman elektronik, atau saksi independen lainnya, untuk memastikan keandalan dan keabsahan bukti.

2. Penegakan Hukum atas Laporan Palsu: Pemerintah harus memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti memberikan laporan palsu untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan ini.

3. Pelatihan Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menyelidiki kasus kekerasan seksual secara profesional dan objektif, tanpa bias terhadap korban maupun terdakwa.

4. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Semua Pihak: Perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang kepada korban dan terdakwa, untuk memastikan asas keadilan tetap terjaga.

Penutup

Meskipun UU TPKS bertujuan melindungi korban kekerasan seksual, penerapannya harus tetap memperhatikan asas-asas hukum yang fundamental. Penting untuk mencegah ketentuan ini menjadi alat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sambil tetap memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban yang benar-benar membutuhkan. Integrasi pembuktian yang kuat dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan penegakan keadilan.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya