Tinjauan Kritis Pasal 25 UU TPKS: Ketidakseimbangan dalam Mengakomodir Rasa Keadilan Terdakwa


Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, sejumlah pasal di dalamnya, termasuk Pasal 25, menuai kritik karena dianggap tidak seimbang dalam mengakomodir hak-hak terdakwa. Pasal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan asas keadilan dan keseimbangan antara korban dan terdakwa.

Isi Pasal 25 UU TPKS

Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam tindak pidana kekerasan seksual mencakup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, serta alat bukti lain seperti rekaman elektronik, keterangan psikolog, dan bukti lain yang relevan. Pasal ini secara eksplisit memberikan ruang yang luas untuk mengakomodasi bukti-bukti yang mendukung korban.

Ketimpangan dalam Perspektif Hukum

Meskipun tujuan utama Pasal 25 adalah melindungi korban, pengaturannya dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Hal ini muncul dari beberapa aspek berikut:

1. Dominasi Bukti yang Mendukung Korban

Pasal ini menekankan pada penerimaan bukti dari pihak korban, namun kurang memperhatikan potensi manipulasi atau penyalahgunaan alat bukti. Sebagai contoh, rekaman elektronik atau keterangan psikolog dapat memiliki bias jika tidak dilakukan secara profesional dan berimbang. Dalam kasus tertentu, bukti semacam ini dapat diinterpretasikan secara sepihak.

2. Pergeseran Beban Pembuktian

Dalam prinsip hukum pidana, beban pembuktian berada di tangan penuntut umum (asas presumption of innocence). Namun, pengaturan Pasal 25 dapat mendorong situasi di mana terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah karena bukti korban lebih dominan. Ini berisiko menciptakan ketimpangan perlakuan hukum.

3. Minimnya Perlindungan Hak Terdakwa

UU TPKS cenderung berfokus pada perlindungan korban tanpa secara eksplisit mengatur hak-hak terdakwa. Dalam proses hukum, terdakwa juga berhak mendapatkan pembelaan yang setara, termasuk perlindungan terhadap kemungkinan kriminalisasi tanpa dasar yang kuat.

Konsekuensi Praktis Pasal 25

Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, di antaranya:

Peningkatan Risiko Salah Tangkap

Penerimaan alat bukti yang longgar dapat membuka peluang bagi tuduhan palsu atau tidak berdasar. Hal ini berpotensi merugikan terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah.

Erosi Kepercayaan pada Sistem Peradilan

Ketimpangan perlakuan dalam proses hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keberpihakan yang berlebihan pada satu pihak akan menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak adil.

Rekomendasi Solusi

Untuk memastikan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk terdakwa, beberapa langkah perlu dipertimbangkan:

1. Penerapan Asas Keseimbangan

UU TPKS perlu dilengkapi dengan pengaturan yang memperhatikan hak-hak terdakwa, termasuk mekanisme pengawasan terhadap penggunaan alat bukti alternatif.

2. Peningkatan Kualitas Penyidikan dan Peradilan

Proses penyidikan harus dilakukan dengan cermat dan profesional, sehingga tidak hanya berfokus pada korban tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan terdakwa tidak bersalah.

3. Penyediaan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Terdakwa

Perlindungan hukum bagi terdakwa perlu diatur secara tegas untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil

Kesimpulan

Pasal 25 UU TPKS merupakan langkah progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Penegakan hukum yang adil memerlukan keseimbangan antara melindungi korban dan memastikan hak-hak terdakwa tetap terjamin. Dengan demikian, revisi terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ketimpangan ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya