Analisis Kasus Hukum Mantan Sekda NTB: Perspektif Hukum Perdata dalam Kontrak Pemerintah dengan Pihak Swasta

Ditulis oleh: Ainuddin

Kasus yang menjerat mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rosiady Husaenie Sayuti, terkait dengan dugaan korupsi dalam kerja sama pembangunan NTB Convention Center (NCC), menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kasus ini seharusnya dikategorikan sebagai perkara perdata atau pidana. Dalam analisis ini, kita akan meninjau substansi kasus dari perspektif hukum perdata, mengingat adanya kontrak antara pemerintah dan pihak swasta.

Latar Belakang Kasus

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi NTB menjalin kerja sama dengan PT Lombok Plaza untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah guna pembangunan NCC. Kerja sama ini menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS), di mana PT Lombok Plaza bertanggung jawab membangun fasilitas tersebut dan kemudian mengelolanya untuk jangka waktu tertentu sebelum menyerahkannya kembali kepada pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Lombok Plaza diduga tidak memenuhi kewajibannya, termasuk tidak membangun gedung yang disepakati dan tidak memberikan kompensasi kepada pemerintah sesuai perjanjian. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp15,2 miliar. 

Perspektif Hukum Perdata dalam Kontrak Pemerintah dan Swasta

Dalam hukum Indonesia, kontrak antara pemerintah dan pihak swasta dapat memiliki dua dimensi: hukum publik dan hukum perdata. Ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya untuk mengelola aset atau melakukan perjanjian dengan pihak swasta, tindakan tersebut sering kali tunduk pada hukum perdata. Menurut Indroharto, ketika pemerintah mempertahankan hak-haknya, ia berperan sebagai badan hukum perdata, bukan sebagai badan hukum publik. 

Dalam konteks ini, perjanjian antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza merupakan kontrak perdata yang mengikat kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui mekanisme perdata.

Teori Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila ia tidak memenuhi prestasinya setelah diberi peringatan (somasi). Dalam kasus ini, PT Lombok Plaza diduga tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun NCC dan memberikan kompensasi kepada pemerintah, yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Aspek Tanggung Gugat dalam Kontrak Pemerintah

Pemerintah, sebagai subjek hukum, memiliki dua kedudukan: sebagai badan hukum publik dan sebagai subjek hukum perdata. Dalam melakukan perjanjian dengan pihak swasta, pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum perdata. Oleh karena itu, dalam hal terjadi wanprestasi oleh mitra swasta, pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. 

Analisis Kasus Mantan Sekda NTB

Meskipun kasus ini telah ditangani sebagai perkara pidana dengan tuduhan korupsi, penting untuk mempertimbangkan bahwa inti permasalahan berasal dari wanprestasi dalam perjanjian antara pemerintah dan PT Lombok Plaza. Jika terbukti bahwa kerugian negara disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan PT Lombok Plaza dalam memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian melalui mekanisme perdata dapat lebih tepat.

Kesimpulan

Kasus yang melibatkan mantan Sekda NTB terkait proyek NCC memiliki dimensi perdata yang signifikan, mengingat adanya kontrak antara pemerintah dan pihak swasta. Pendekatan melalui mekanisme hukum perdata, seperti gugatan wanprestasi, dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa ini, terutama jika fokus utamanya adalah pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran kontrak.





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya