Pak Polisi, Beranikah Anda Menolak Setoran Hasil Narkoba?


Oleh: Dr.Ainuddin.SH.MH

Dalam berbagai diskusi mengenai pemberantasan narkoba, sering kali kita mendengar tentang penindakan terhadap bandar dan pengedar. Namun, satu aspek yang jarang dibahas secara terbuka adalah dugaan keterlibatan oknum aparat dalam lingkaran bisnis haram ini. Pertanyaannya, beranikah aparat menolak setoran hasil narkoba?

Fenomena Setoran di Institusi Penegak Hukum

Tidak bisa dipungkiri, dalam banyak kasus narkotika, muncul dugaan bahwa ada oknum aparat yang “bermain” di belakang layar. Perannya beragam, mulai dari melindungi bandar, membiarkan transaksi terjadi, hingga menerima setoran sebagai bentuk upeti.

Sistem setoran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk:

1. Uang Tutup Mata – Diberikan agar aparat tidak mengganggu jalannya bisnis narkoba di suatu wilayah.

2. Uang Suap untuk Pengurangan Hukuman – Dibayar agar tersangka mendapatkan hukuman lebih ringan atau bahkan bebas.

3. Uang Operasional yang Justru Melanggengkan Kejahatan – Dalihnya untuk “membantu operasi”, tetapi justru menjadi bensin bagi bisnis narkoba itu sendiri.

Mengapa Sulit Dihentikan?

Ada beberapa alasan mengapa praktik ini masih terus terjadi:

Struktur Hirarkis yang Rentan

Sistem komando yang ketat di kepolisian bisa menjadi pedang bermata dua. Jika seorang atasan terlibat, maka bawahan cenderung mengikuti, baik karena tekanan maupun loyalitas.

Ekonomi Internal yang Rentan

Gaji aparat, terutama di tingkat bawah, sering kali tidak sebanding dengan risiko kerja mereka. Akibatnya, ketika ditawari “uang tambahan” dalam jumlah besar, sulit untuk menolak.

Budaya Loyalitas yang Salah Kaprah

Di beberapa kasus, menolak setoran dianggap sebagai bentuk “tidak solid” terhadap rekan kerja, sehingga ada tekanan untuk ikut dalam lingkaran ini.

Apa yang Harus Dilakukan?

Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap bandar dan pengguna. Jika akar masalahnya adalah keterlibatan oknum aparat, maka solusinya harus lebih mendalam:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga kepolisian harus benar-benar membuka diri terhadap audit independen terkait integritas anggotanya.

2. Perlindungan bagi Polisi yang Jujur

Polisi yang berani menolak setoran sering kali justru mendapat tekanan. Harus ada sistem perlindungan agar mereka tidak dikucilkan atau bahkan diancam.

3. Peningkatan Kesejahteraan Polisi

Jika alasan utama keterlibatan adalah ekonomi, maka solusi jangka panjangnya adalah meningkatkan gaji dan fasilitas bagi aparat.

4. Penegakan Hukum yang Tidak Tebang Pilih

Jangan hanya fokus menangkap bandar kecil, tetapi juga berani membersihkan institusi dari dalam.

Penutup: Keberanian Menolak adalah Kunci

Pak Polisi, siapkah Anda menolak setoran hasil narkoba? Jika Anda seorang aparat yang jujur, pertahankan integritas Anda. Namun, jika Anda termasuk yang “bermain”, ingatlah bahwa setiap rupiah dari bisnis haram ini bisa berarti kehancuran bagi banyak generasi.

Pilihannya ada di tangan Anda: Menjadi bagian dari solusi, atau tetap menjadi bagian dari masalah?



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya