Rakerda Perdana DePA-RI NTB


RAKERDA DPD DEPA-RI NTB

Penguatan Peran dan Konsolidasi Organisasi

Mataram, 22 Pebruari 2025, bertempat di Resto Danim.

Dalam rangka memperkuat peran dan konsolidasi organisasi, Ketua DPD DePA-RI NTB, Dr. Ainuddin, SH., MH, didampingi oleh Sekretaris L. Rusdi, SH., MH, telah sukses melaksanakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota DePA-RI NTB. Agenda ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan langkah konkret guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam menjalankan perannya sebagai wadah bagi para advokat profesional di wilayah NTB.

Dalam pembahasan yang berlangsung, Dr. Ainuddin menekankan bahwa permasalahan organisasi pada hakikatnya lebih dekat dengan dinamika daerah, sehingga penyelesaian dan penguatan struktur organisasi di tingkat daerah menjadi prioritas utama sebelum melibatkan DPP atau pusat. Dengan demikian, peran aktif setiap anggota di daerah menjadi sangat krusial dalam memastikan jalannya program kerja DePA-RI yang lebih efektif dan terarah.

Agenda Strategis dan Program Kerja RAKERDA ini tidak hanya membahas aspek rekrutmen anggota, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya program peningkatan kapasitas bagi para anggota. Seminar, workshop, pelatihan, serta pengembangan kompetensi lainnya menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan profesionalisme advokat yang tergabung dalam DePA-RI NTB.

Salah satu keputusan penting dalam RAKERDA ini adalah penunjukan secara aklamasi Adv. Michael Anshori, SH., MH, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Kompetensi DePA-RI (UKDPA), Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), serta proses Pengangkatan dan Penyumpahan advokat. Keputusan ini diambil berdasarkan pengalaman serta kapabilitas yang telah ditunjukkan oleh Adv. Michael dalam mengkoordinasikan berbagai instansi guna menyukseskan kegiatan serupa sebelumnya.

Pembentukan Karteker DPC DePA-RI NTB Sejalan dengan agenda penguatan organisasi, RAKERDA ini juga menyepakati pembentukan Karteker DPC di beberapa kabupaten/kota di NTB. Surat Karteker/Surat Mandat akan segera diterbitkan sebelum bulan puasa, dengan rincian sebagai berikut:

  • DPC Kabupaten Lombok Tengah: Adv. Rahman Hakim, SH., MH.
  • DPC Kabupaten Lombok Utara: Adv. Eva Lestari, SH.
  • DPC Kabupaten Lombok Barat: Adv. Alamsyah Purbakala, SH.
  • DPC Kota Mataram: Adv. M. Faqih. SH & Lalu M Hibban Untuk kota DPC Kota Mataram : 
  • DPC Kabupaten Lombok Timur: Adv. Sudirman, SH.

Para Karteker yang telah ditunjuk diberikan waktu selama empat bulan untuk menyusun struktur organisasi masing-masing guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas organisasi di tingkat daerah.

Sinergi dan Tanggung Jawab Kolektif Dalam forum ini, Adv. Michael Anshori menekankan pentingnya kerja kolektif dalam mengawal pelaksanaan UKDPA, PKPA, serta proses pengangkatan dan penyumpahan advokat. Ia menegaskan bahwa semua anggota DePA-RI memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memonitor calon peserta agar proses ini dapat berjalan dengan optimal dan profesional.

Sementara itu, Adv. Rahman Hakim, selaku Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, menambahkan bahwa akan dilakukan pendataan secara detail guna memperkuat pengembangan keanggotaan DEPA-RI. Hal ini sejalan dengan semangat organisasi dalam membangun jaringan advokat yang solid dan profesional.

Lebih lanjut, Adv. M. Alfyan Wibawa mengingatkan bahwa sebagai organisasi yang masih relatif baru, DEPA-RI harus memiliki semangat dan visi yang sama untuk menjadi pionir dalam membangun wadah advokat yang lebih baik. Dengan semangat kolektif dan komitmen bersama, diharapkan DEPA-RI NTB dapat terus berkembang menjadi organisasi advokat yang berdaya guna serta memiliki peran strategis dalam dunia hukum di Indonesia.

RAKERDA DPD DePA-RI NTB ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar anggota serta membangun strategi yang lebih efektif untuk kemajuan organisasi ke depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya