ANALISA KRITIS TERHADAP PEMBATASAN TRANSAKSI BANK NTB SYARIAH DI AKHIR RAMADAN: DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI DAN TANGGUNG JAWAB REGULATOR

I. Latar Belakang Masalah

Bank NTB Syariah, sebuah bank daerah yang beroperasi di bawah prinsip syariah, menerapkan kebijakan pembatasan layanan transaksi antar bank dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2025. Nasabah dilaporkan tidak dapat menggunakan layanan QRIS maupun melakukan transfer antar bank (kecuali antar rekening Bank NTB Syariah). Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini sah secara hukum, sesuai prinsip syariah, dan tidak melanggar asas persaingan usaha yang sehat?

II. Potensi Pelanggaran Regulasi dan Praktik Monopoli

  1. Pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan dan Fairness dalam Layanan Perbankan

    Dalam hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), serta peraturan OJK dan Bank Indonesia, bank wajib menyediakan layanan keuangan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Pembatasan transaksi antar bank dalam sistem yang terintegrasi secara nasional (seperti BI-FAST atau QRIS) dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan akses layanan keuangan.

  2. Monopoli dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

    Jika pembatasan ini bersifat sistemik dan disengaja untuk memaksa nasabah hanya menggunakan layanan internal Bank NTB Syariah, maka ini bisa masuk dalam kategori penyalahgunaan posisi dominan, terutama karena bank tersebut memiliki status sebagai bank daerah yang relatif dominan di NTB. Hal ini dapat menyebabkan efek lock-in (penguncian nasabah) yang tidak sehat bagi ekosistem keuangan daerah.

  3. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah

    Prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan menghindari mudarat. Pembatasan layanan yang mengakibatkan kerugian transaksi bagi nasabah, terutama saat kebutuhan transaksi tinggi di bulan Ramadhan dan Idulfitri, tidak sejalan dengan maqashid syariah. Ini bertolak belakang dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung dalam operasional bank syariah.

III. Peran dan Kewajiban OJK dan Bank Indonesia

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri perbankan harus menyelidiki kebijakan operasional ini karena berpotensi menimbulkan risiko sistemik dalam layanan pembayaran regional dan menyalahi asas perlindungan konsumen.

  • Bank Indonesia, sebagai pengatur sistem pembayaran nasional (QRIS, BI-FAST), perlu mengevaluasi apakah pembatasan akses transaksi antarbank ini dilakukan dengan justifikasi teknis yang valid atau sekadar pembenaran atas kebijakan tertutup.

IV. Rekomendasi Strategis

  1. Audit Khusus oleh OJK dan BI: Melakukan investigasi dan audit terhadap sistem TI, kebijakan operasional, dan dasar manajemen risiko Bank NTB Syariah selama periode pembatasan.

  2. Peningkatan Transparansi Publik: Bank NTB Syariah wajib memberikan penjelasan tertulis yang detail kepada publik mengenai alasan dan dampak dari pembatasan transaksi tersebut.

  3. Sanksi Jika Terbukti Melanggar: Apabila ditemukan bukti adanya praktik diskriminatif atau dominasi pasar yang merugikan nasabah, maka sanksi administratif dan rekomendasi perbaikan harus segera diberlakukan oleh regulator.

V. Kesimpulan

Kebijakan pembatasan layanan transaksi oleh Bank NTB Syariah mengandung potensi pelanggaran prinsip hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip syariah. OJK dan Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan harus segera mengambil tindakan evaluatif dan korektif. Praktik seperti ini, jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi industri perbankan syariah dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan adil.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya