Paradoks Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum: Kritik terhadap Tekanan Psikologis terhadap Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penulis: Ainuddin 

Institusi: Unizar Mataram 

Email: ainuddin@unizar.ac.id

Abstrak

Praktik penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai berat-ringannya tuntutan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa. Ketika terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memilih untuk membela diri, ia kerap dianggap berbelit-belit atau tidak kooperatif. Fenomena ini menjadi problematis karena bertentangan dengan asas presumption of innocence, prinsip fair trial, dan perlindungan hak terdakwa dalam hukum acara pidana. Artikel ini menganalisis secara kritikal dan yuridis-normatif praktik tekanan psikologis terhadap terdakwa yang dilakukan secara tersirat oleh JPU, serta dampaknya terhadap integritas peradilan pidana. Ditekankan bahwa praktik ini harus dikoreksi melalui penguatan profesionalisme dan objektivitas aparat penuntutan.

Kata Kunci: jaksa penuntut umum, tekanan psikologis, hak terdakwa, fair trial, due process of law.

Abstract

The prosecution practices in Indonesia’s criminal justice system demonstrate a tendency where public prosecutors assess the severity of criminal charges based on the defendant's confession. Defendants who choose to exercise their right to defend themselves without admitting guilt are often deemed uncooperative or inconsistent. This phenomenon contradicts the presumption of innocence, the principle of fair trial, and the protection of defendants’ rights under procedural law. This article critically and normatively analyzes the psychological pressure exerted by public prosecutors, whether explicitly or implicitly, and its impact on the integrity of criminal proceedings. The study underscores the need for reform through enhanced professionalism and prosecutorial objectivity.

Keywords: public prosecutor, psychological pressure, defendant's rights, fair trial, due process of law.

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana idealnya bertumpu pada prinsip keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering kali menyandarkan berat-ringannya tuntutan pidana pada pengakuan terdakwa. Ketika terdakwa memilih untuk membantah dakwaan dan menggunakan hak pembelaannya, keterangan tersebut cenderung dinilai tidak kooperatif atau berbelit-belit. Hal ini menimbulkan ketimpangan struktural dalam relasi antara aparat penuntut dan terdakwa, serta memperlihatkan gejala tekanan psikologis terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Analisis dilakukan dengan meninjau norma-norma hukum acara pidana dan membandingkannya dengan praktik aktual di ruang sidang.

Hak Konstitusional Terdakwa dalam Perspektif KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak terdakwa. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Pasal 54 juga menjamin hak atas bantuan hukum yang memadai. Prinsip ini diperkuat dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta dalam ratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Penyimpangan Praktik Penuntutan oleh Jaksa

Dalam praktiknya, pengakuan sering dijadikan indikator utama oleh JPU untuk menilai sikap kooperatif terdakwa. Terdakwa yang membantah dakwaan atau menggunakan hak untuk tidak memberikan keterangan kerap diposisikan sebagai pihak yang mempersulit persidangan. Hal ini tidak hanya mereduksi makna pengakuan dalam hukum pembuktian (Pasal 184 KUHAP), tetapi juga melemahkan prinsip in dubio pro reo, yang mengharuskan keraguan ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa (Marzuki, 2018).

Kritik Terhadap Tekanan Psikologis dalam Sidang

Tekanan psikologis dari JPU dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti narasi tuntutan yang menyudutkan, bahasa tubuh dalam ruang sidang, atau pertimbangan tuntutan yang memperberat hanya karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Hal ini berpotensi melanggar asas nemo tenetur se ipsum accusare, yakni hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Tekanan seperti ini menciptakan iklim ketakutan dan kontraproduktif terhadap tujuan keadilan.

Dampak terhadap Integritas Proses Peradilan

Tekanan terselubung terhadap terdakwa bukan hanya bentuk pelanggaran etik, tetapi juga dapat memicu pengakuan palsu (false confession), kesalahan penghukuman (miscarriage of justice), dan perusakan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Menurut Sulistyowati (2020), profesionalisme penuntut umum harus diukur dari ketajaman analisis hukum dan ketepatan penerapan alat bukti, bukan dari kepatuhan terdakwa terhadap tuntutan pengakuan.

Urgensi Reformasi dan Penataan Etika Penuntutan

Reformasi peradilan pidana harus mencakup peningkatan standar etik dan evaluasi terhadap pola pikir yang menjadikan pengakuan sebagai syarat mendapatkan keringanan tuntutan. Jaksa harus kembali pada prinsip dasar sebagai penjaga keadilan dan bukan sebagai alat pembenaran kekuasaan. Pembinaan terhadap jaksa perlu diarahkan pada pemahaman bahwa membela hak terdakwa bukanlah bentuk pelemahan hukum, melainkan perwujudan keadilan substantif.

Kesimpulan

Praktik JPU yang menjadikan pengakuan terdakwa sebagai indikator utama dalam penentuan tuntutan pidana merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung hak terdakwa, keadilan, dan objektivitas. Tekanan psikologis yang terjadi secara sistematis harus diakui sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan harus diperbaiki melalui instrumen etik, pelatihan, dan pengawasan internal yang efektif.

Daftar Pustaka 

Hukumonline. (2022). Hak terdakwa atas pembelaan (Pledoi) dalam sidang pidana. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-terdakwa-atas-pembelaan-pledoi-dalam-sidang-pidana-lt6216925c94ec2/

Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Sulistyowati, R. (2020). Profesionalisme jaksa dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Hukum & Keadilan, 15(2), 223–237.

Universitas Halu Oleo. (2020). Peran dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Hukum Holrev, 1(1), 1–15.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya