KETIKA KPK MELAMPAUI BATAS: ANALISIS KRIMINALISASI PROFESI ADVOKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRASI BANGSA

Pendahuluan

Pandangan hukum ini disusun sebagai bentuk sikap tegas atas tindakan KPK yang telah melampaui batas kewenangannya dengan menggeledah kantor advokat, menyerang kehormatan dan kemandirian profesi advokat, serta menciptakan preseden buruk yang mengancam sendi-sendi negara hukum. Kami menilai tindakan KPK ini bukan lagi sekadar penegakan hukum, tetapi telah berubah menjadi upaya sistematis untuk mendiskreditkan dan mengkriminalisasi profesi advokat di republik ini.


I. DASAR YURIDIS

Bahwa profesi advokat di Indonesia secara tegas diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya bebas dan mandiri untuk membela kepentingan hukum kliennya tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Lebih lanjut, Pasal 16 UU Advokat memberikan jaminan hukum bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Jaminan ini merupakan privilege profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan guna menjamin right to legal counsel bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang tersandung perkara hukum terberat sekalipun.

Bahwa secara yuridis, tidak ada satu pun ketentuan hukum yang mewajibkan advokat untuk menelusuri atau bahkan menginvestigasi sumber dana pembayaran jasa hukum yang diberikan oleh kliennya. Jika logika KPK ini diterapkan, maka akan terjadi kekacauan sistemik dan preseden buruk di mana seluruh profesi jasa, termasuk pengacara, notaris, bahkan pegawai negeri sekalipun harus dituntut menggali asal muasal sumber penghasilan mereka secara excessive yang tentu akan melumpuhkan sistem sosial dan pemerintahan itu sendiri.

II. PERSPEKTIF FILOSOFIS DAN ETIKA PROFESI

Bahwa prinsip mendasar dalam profesi advokat adalah memberikan layanan hukum tanpa diskriminasi serta menjamin hak setiap warga negara atas pembelaan yang setara di mata hukum (equality before the law). Dalam konteks ini, memaksa seorang advokat untuk menyelidiki asal-usul pembayaran klien adalah bentuk pelecehan terhadap mandat konstitusional profesi advokat.

Secara filosofis, pembelaan hukum adalah pilar penting dalam peradaban hukum yang adil dan beradab. Negara mana pun yang menginjak-injak privilege dan kemandirian profesi advokat, adalah negara yang sedang menapaki jalan menuju negara otoriter yang tidak menghormati hak asasi manusia dan nilai keadilan.

III. DIMENSI SOSIO-KULTURAL DAN AGAMA

Bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdiri di atas keragaman kultur, agama, dan keyakinan. Negara ini hidup dari berbagai jenis penerimaan negara yang bersumber dari pajak-pajak, termasuk pajak dari minuman keras, perjudian, hiburan malam, pajak hotel tempat perzinahan, hingga industri babi yang jelas tidak semua halal menurut agama mayoritas. Namun sistem negara tidak pernah membedakan halal-haram, suci-haram dalam menarik pajak.

Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pegawai negeri, tentara, polisi, hakim, jaksa, hingga KPK sendiri pernah mempertanyakan apakah gaji yang mereka terima murni berasal dari sumber yang halal? Tentu tidak. Jika prinsip penelusuran sumber uang ini diterapkan secara membabi-buta, maka semua profesi di republik ini harus dikriminalisasi.

IV. KERUSAKAN INSTITUSIONAL AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG KPK

Bahwa tindakan KPK yang menggeledah kantor pengacara dengan alasan dugaan pembayaran jasa hukum dari hasil korupsi, adalah bentuk abuse of power dan penyalahgunaan wewenang yang sangat membahayakan masa depan penegakan hukum di Indonesia. KPK telah melangkahi batas etik, hukum, dan norma dasar peradaban dengan mengobok-obok sendi fair trial dan merusak prinsip equality of arms dalam peradilan.

KPK telah menempatkan profesi advokat sebagai musuh negara, seolah-olah advokat yang membela tersangka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Ini adalah pembelahan bangsa secara sistematis yang dilakukan oleh lembaga yang seharusnya menjadi benteng keadilan.

V. PANDANGAN

Dengan ini disampaikan bahwa kami memandang tindakan KPK tersebut sangat berlebihan, melampaui batas kewenangan, dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi advokat yang merupakan pilar keempat penegakan hukum. Jika tindakan semacam ini dibiarkan, maka ke depan tidak akan ada lagi warga negara yang berani meminta pendampingan hukum, karena setiap advokat terancam diperlakukan sebagai pelaku kejahatan hanya karena membela kliennya.

KPK telah gagal memahami fungsi dan posisi strategis advokat dalam sistem peradilan. Mereka mendiskreditkan profesi advokat secara terang-terangan dan menciptakan ketakutan dalam masyarakat hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi dan prinsip negara hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya