Paradoks Profesionalisme Penuntut Umum: Kritik terhadap Tekanan Psikologis terhadap Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penulis: Ainuddin

Institusi: Unizar Mataram 
Email: ainuddin@unizar.ac.id 

Abstrak
Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kerap dijumpai kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menjadikan pengakuan terdakwa sebagai dasar utama dalam menentukan sikap kooperatif terdakwa. Hal ini sering berdampak pada berat-ringannya tuntutan pidana yang diajukan. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius mengenai objektivitas, profesionalisme, serta perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan. Artikel ini bertujuan mengkritisi praktik tersebut melalui pendekatan yuridis-normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan prinsip fair trial. Penulis berargumen bahwa praktik tekanan terhadap terdakwa agar mengakui perbuatannya, baik secara eksplisit maupun tersirat, merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas due process of law dan berpotensi mendegradasi integritas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: penuntut umum, tekanan psikologis, fair trial, hak terdakwa, keadilan pidana

Abstract
In Indonesia’s criminal justice system, it is frequently observed that public prosecutors consider the defendant’s confession as a primary indicator of cooperation. This often influences the severity of the prosecutor’s sentencing demands. Such a phenomenon raises serious concerns regarding the objectivity, professionalism, and protection of defendants' human rights. This article critically examines this practice through a normative legal approach, referencing Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure and the principle of fair trial. The author argues that the application of psychological pressure to elicit confessions, whether explicit or implied, constitutes a deviation from the due process of law and risks degrading the integrity of the criminal justice system.

Keywords: public prosecutor, psychological pressure, fair trial, defendant’s rights, criminal justice

Pendahuluan
Sistem peradilan pidana idealnya menjamin keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, ditemukan pola bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kerap menjadikan sikap kooperatif terdakwa—terutama pengakuan terhadap perbuatan pidana—sebagai dasar utama dalam menyusun tuntutan pidana. Apabila terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan dan memilih untuk menggunakan haknya dalam memberikan pembelaan, sikap tersebut justru sering dimaknai sebagai tindakan berbelit-belit yang memberatkan.

Pembahasan
KUHAP memberikan hak konstitusional kepada terdakwa untuk membela diri secara bebas (Pasal 52), serta hak atas bantuan hukum (Pasal 54). Penilaian terhadap sikap kooperatif yang dikaitkan dengan pengakuan justru bertentangan dengan asas presumption of innocence dan in dubio pro reo—dua prinsip fundamental dalam sistem hukum acara pidana. Selain itu, pengakuan sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tidak memiliki kekuatan absolut dan tidak seharusnya dijadikan satu-satunya tolok ukur dalam menilai kebenaran materiil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menekankan bahwa jaksa wajib menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi keadilan. Dengan demikian, segala bentuk tekanan terhadap terdakwa agar mengakui perbuatan yang belum terbukti secara sah melanggar prinsip legalitas dan asas due process of law. Praktik ini tidak hanya menyimpang dari nilai hukum, tetapi juga berisiko menghasilkan kesalahan penghukuman (miscarriage of justice) yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih jauh, pendekatan ini menggambarkan pergeseran orientasi dari model due process ke model crime control, di mana efisiensi dan pengakuan lebih diprioritaskan dibanding jaminan atas hak-hak terdakwa. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan bermartabat, bukan melalui ancaman atau intimidasi terselubung terhadap seseorang yang secara hukum masih dalam posisi tidak bersalah.

Penutup
Praktik yang menekan terdakwa untuk mengakui kesalahan, baik secara langsung maupun melalui indikasi dalam tuntutan yang memberatkan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana di Indonesia. Jaksa sebagai pengemban fungsi penuntutan publik harus menunjukkan integritas dan objektivitas dalam setiap tahap proses hukum. Ke depan, diperlukan pembaruan paradigma dalam proses penuntutan untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi retorika hukum, tetapi sungguh terwujud dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka
Hukumonline. (2022). Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-terdakwa-atas-pembelaan-pledoi-dalam-sidang-pidana-lt6216925c94ec2/

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Universitas Halu Oleo. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Holrev, 1(1), 1–15.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya