Peradilan dalam Bayang-Bayang Jaksa: Ketika Independensi Hakim Diterpa Badai Relasi Kuasa”

Opini oleh: DR. AINUDDIN, S.H., M.H.

Kasus suap vonis lepas dalam perkara korupsi minyak goreng yang melibatkan empat hakim dan panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pukulan telak bagi integritas lembaga peradilan. Mahkamah Agung yang kemudian mengambil langkah memberhentikan sementara para hakim tersebut menunjukkan itikad baik dalam penegakan etik internal, namun masalah utamanya jauh lebih kompleks: mengakar pada relasi kuasa yang tidak sehat antara hakim dan jaksa penuntut umum.

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan praktisi hukum bahwa relasi antara hakim dan jaksa sering kali berada dalam wilayah abu-abu. Kedekatan yang bersifat informal dan struktural ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan psikologis maupun profesional yang mengancam asas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, banyak hakim justru terjebak dalam pola pikir "tidak berani melawan jaksa", bahkan dalam kasus di mana dakwaan terbukti cacat logika dan hukum.

Tidak sedikit pula hakim yang "bermain aman" dan memutus sesuai arah dakwaan, sekalipun kejanggalan materiil begitu kentara. Dalam banyak perkara, terutama pidana, pertimbangan hakim nyaris menjadi "duplikasi" dari surat tuntutan jaksa. Akibatnya, proses peradilan yang mestinya objektif, merdeka, dan berpihak pada kebenaran hukum, terdistorsi menjadi kepanjangan tangan dari aparat penuntutan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, munculnya fakta bahwa kini bukan hanya jaksa yang bisa "menyeret" hakim ke ranah pidana karena suap, tapi juga hakim yang "takluk" pada jaringan kekuasaan yang disuplai oleh sistem jaksa. Fenomena saling sandera antara lembaga — jaksa mengawasi hakim, dan hakim takut pada jaksa — telah menciptakan ketegangan sistemik yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis maupun transaksional.

Kejaksaan Agung memang layak diapresiasi karena telah membongkar praktik suap dalam perkara korupsi migor. Namun penindakan ini seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi hubungan kerja antara penuntut umum dan hakim. Tidak boleh ada lagi hubungan "istimewa" di luar ruang sidang. Hakim seharusnya menilai perkara berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan tekanan institusi atau relasi yang bersifat pribadi maupun politis.

Sudah waktunya Mahkamah Agung meninjau ulang praktik informal antara hakim dan jaksa. Salah satu langkah konkret adalah dengan membuat kode etik larangan interaksi non-prosedural antara keduanya, serta memperkuat pengawasan internal melalui Komisi Yudisial dan mekanisme pelaporan transparan oleh advokat dan pencari keadilan.

Independensi kehakiman adalah benteng terakhir demokrasi. Jika hakim tunduk pada tekanan eksternal, apalagi dari jaksa yang sejatinya hanya salah satu pihak dalam persidangan, maka cita-cita keadilan berubah menjadi ilusi. Skandal ini bukan sekadar persoalan moral individu, tapi peringatan keras bahwa sistem peradilan kita sedang sakit, dan perlu terapi struktural, bukan sekadar kosmetik etik semata.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya