Antara Keadilan dan Tekanan: Ketika Pengakuan Jadi Tolok Ukur Tuntutan Jaksa

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak terdakwa merupakan elemen fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam praktik persidangan, sering muncul fenomena yang memprihatinkan, yaitu ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyandarkan berat-ringannya tuntutan pada sejauh mana terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, khususnya dalam hal mengakui perbuatannya. Jika terdakwa memilih menggunakan haknya untuk membantah dakwaan atau memberikan keterangan yang menurutnya benar, tanpa mengakui kesalahan yang dituduhkan, maka keterangan tersebut kerap dianggap berbelit-belit atau tidak jujur oleh JPU.

Padahal, Pasal 52 KUHAP dengan jelas menyatakan bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan penyidik maupun hakim. Hak ini merupakan bagian dari prinsip fair trial yang seharusnya dihormati oleh seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, Pasal 54 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sejak tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, agar dapat membela diri secara maksimal.

Ironisnya, ketika terdakwa menggunakan hak-haknya tersebut, sikapnya bisa saja dimaknai sebagai kurang kooperatif oleh JPU, yang kemudian tercermin dalam amar tuntutan. Ini menciptakan kesan bahwa terdakwa hanya akan “diuntungkan” jika mengakui seluruh tuduhan, terlepas dari apakah ia benar-benar melakukannya atau tidak. Sikap seperti ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, mengaburkan batas antara upaya menegakkan hukum dan tekanan psikologis terhadap seseorang yang justru sedang menjalani proses hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah.

Sikap profesional menuntut JPU agar tetap objektif, menjunjung tinggi asas legalitas, dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan adil tanpa intimidasi, baik secara langsung maupun tersirat. Menekan terdakwa untuk mengakui perbuatannya melalui ancaman hukuman yang lebih berat, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan pelanggaran terhadap etika profesi, serta berpotensi mencederai integritas lembaga penuntutan itu sendiri.

Kritik terhadap praktik ini tidak serta-merta bertujuan melemahkan posisi JPU, melainkan untuk menegaskan pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses peradilan. Ketika posisi terdakwa sebagai subjek hukum digeser menjadi objek tekanan, maka sistem hukum yang berkeadilan berubah menjadi alat kekuasaan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip due process of law, tetapi juga dapat mendorong terjadinya kesalahan penghukuman (miscarriage of justice), yang dampaknya bersifat sistemik dan jangka panjang.

Tak dapat dipungkiri bahwa pengakuan terdakwa memang menjadi salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, KUHAP tidak pernah mengatur bahwa pengakuan adalah satu-satunya alat bukti atau bahwa ketiadaan pengakuan identik dengan ketidakjujuran. Seharusnya, JPU tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya berdasarkan alat bukti lain yang sah dan bukan menggantungkan pembuktian semata-mata pada kesediaan terdakwa mengakui tuduhan.

Kecenderungan JPU untuk menilai “sikap tidak kooperatif” sebagai faktor memberatkan seharusnya dikaji ulang. Dalam sistem adversarial seperti yang diterapkan dalam peradilan pidana Indonesia, pembelaan adalah hak mutlak terdakwa. Menuntut seseorang untuk bersikap kooperatif dengan cara mengakui kesalahan sebelum terbukti bersalah justru mengingkari prinsip in dubio pro reo, yakni bahwa keraguan harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa.

Sebagai penutup, penting bagi dunia peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mendorong reformasi paradigma dalam proses penuntutan. Profesionalisme JPU seharusnya tidak diukur dari berapa banyak terdakwa yang mengaku bersalah, melainkan dari sejauh mana tuntutan yang diajukan benar-benar berdiri di atas kekuatan alat bukti dan penalaran hukum yang objektif. Dengan begitu, keadilan tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap vonis yang dijatuhkan.

Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  • Hukumonline.com, “Hak Terdakwa atas Pembelaan (Pledoi) dalam Sidang Pidana”
  • Jurnal Hukum Holrev, Universitas Halu Oleo, “Peran dan Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana”


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya