FH UNIZAR




Ayo Kuliah di Fakultas Hukum Unizar Mataram: Menjadi Sarjana Hukum Berintegritas dan Berprestasi!

Pendidikan tinggi adalah gerbang masa depan, dan memilih tempat yang tepat untuk menimba ilmu adalah langkah penting dalam membangun karier yang sukses dan bermartabat. Bagi lulusan SMA/SMK atau masyarakat umum yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) Mataram adalah pilihan terbaik dan terpercaya.

Mengapa harus memilih Fakultas Hukum Unizar Mataram? Karena Fakultas Hukum Unizar telah terbukti mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, dan sukses meniti karier di berbagai bidang. Para alumni Fakultas Hukum Unizar kini banyak yang menjadi pejabat penting, baik di eksekutif, legislatif, maupun institusi TNI dan Polri. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi jaksa, pengacara, dosen, bahkan pemimpin daerah yang dikenal karena sikap jujur dan adil.

Kualitas pendidikan di Fakultas Hukum Unizar tidak perlu diragukan lagi. Mahasiswa akan dibimbing langsung oleh tenaga pengajar profesional, yang terdiri dari akademisi berpengalaman, praktisi hukum seperti pengacara, hakim, dan notaris serta tokoh-tokoh hukum yang siap membagikan ilmu dan pengalaman dunia nyata. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

Selain itu, fasilitas perkuliahan yang nyaman dan lengkap menjadi penunjang penting bagi proses belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman, perpustakaan dengan koleksi buku hukum yang lengkap, serta sarana diskusi dan ruang belajar mandiri tersedia untuk mendukung mahasiswa menjadi insan intelektual yang mandiri dan kritis.

Belajar di Fakultas Hukum Unizar Mataram juga berarti Anda akan bergabung dengan komunitas akademik yang aktif dan suportif, dengan banyak kegiatan kemahasiswaan yang dapat mengasah kemampuan kepemimpinan, advokasi, debat hukum, hingga pengabdian masyarakat.

Bagi adik-adik lulusan SMA/SMK dan masyarakat yang ingin menjadi Sarjana Hukum berintegritas, berwawasan luas, siap bersaing di dunia kerja, dan bermanfaat bagi masyarakat, Fakultas Hukum Unizar Mataram adalah tempat yang tepat untuk memulai langkah besar Anda.

Mari bergabung dan wujudkan cita-cita Anda bersama Fakultas Hukum Unizar Mataram, kampus yang telah melahirkan para pejuang keadilan dan pemimpin bangsa!

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sengketa Perdata Disulap Jadi Tipikor: Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum

Legal Opini Dr. Ainuddin.SH.MH  (Dekan FH) Unizar  Pendahuluan Kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dalam proyek pembangunan NTB City Center (NCC) memunculkan persoalan besar mengenai apakah permasalahan ini seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor) atau sebagai sengketa perdata murni. Di sinilah peran “teori melebur” menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam esensi permasalahan tersebut. Prinsip Teori Melebur dalam Analisis Hukum Teori melebur menunjukkan bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan administratif—yang secara asal dikeluarkan oleh pejabat pemerintah—digunakan untuk mengesahkan atau mengeksekusi suatu perjanjian/kontrak, maka keputusan tersebut secara esensial “melebur” ke dalam ranah hukum perdata. Artinya, meskipun keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat publik, apabila tujuannya untuk menimbulkan hubungan hukum keperdataan, sengketa yang timbul seharusnya diselesaikan berdasarkan prinsi...
Baca selengkapnya

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Opini "Sertifikat Laut, Terobosan Tanpa Tepi"

  Menteri ATR/BPN kita tampaknya sedang berinovasi menuju masa depan di mana segalanya bisa disertipikatkan, termasuk laut. Bayangkan, tak lama lagi, mungkin kita bisa memiliki sertifikat hak milik atas segelas air laut—tentu dengan koordinat presisi! Laut yang dulu dianggap "milik bersama" kini punya peluang untuk dimiliki secara pribadi. Hebat, bukan? Mungkin langkah ini dilandasi niat mulia untuk memastikan laut tidak digadaikan oleh generasi berikutnya tanpa dokumen resmi. Tapi, bukankah kita seharusnya bertanya: siapa yang sebenarnya perlu sertifikat untuk sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki? Apa setelah ini awan dan angin juga akan disertipikatkan? Toh, kalau ada kemauan, apa sih yang tidak bisa dijadikan dokumen legal di negeri ini? Kebijakan ini, kalau dilanjutkan, mungkin akan membuka peluang bagi individu kaya raya untuk mengklaim "sebidang laut". Nelayan kecil pun nanti harus meminta izin dulu untuk melempar jaring. Mau menyelam? Jangan lupa izin dulu s...
Baca selengkapnya