Menjembatani Nilai Sosial dan Aturan Rumah Sakit: Urgensi Fasilitas Ramah Anak di RSUP Mataram

Menjembatani Nilai Sosial dan Aturan Rumah Sakit: Urgensi Fasilitas Ramah Anak di RSUP Mataram

Oleh: Dr. Ainuddin.SH.MH.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk pendidikan sosial terbaik bagi anak-anak adalah melalui keteladanan langsung dalam kehidupan nyata. Banyak orang tua di Mataram yang dengan kesadaran nilai tersebut membawa anak-anak mereka ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Mataram untuk menjenguk anggota keluarga yang sedang dirawat. Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bagian dari upaya membentuk karakter anak agar peka terhadap penderitaan orang lain dan menumbuhkan empati serta nilai-nilai kemanusiaan sejak dini.

Namun, pada sisi lain, rumah sakit menetapkan aturan yang tidak memperkenankan anak-anak untuk memasuki area rawat inap. Kebijakan ini tentu didasarkan pada alasan yang dapat dipahami, antara lain faktor risiko kesehatan dan ketenangan pasien. Akan tetapi, di balik kebijakan tersebut, terdapat kekosongan ruang partisipatif yang justru menghambat proses pembelajaran nilai sosial bagi anak-anak.

Ironisnya, pembatasan ini tidak diimbangi dengan upaya penyediaan alternatif yang ramah anak. Umumnya, anak-anak yang ikut ke rumah sakit hanya ‘dititipkan’ sementara kepada petugas keamanan atau duduk menunggu di sudut-sudut bangsal tanpa ruang khusus, tanpa edukasi, bahkan tanpa perhatian. Situasi ini semestinya menjadi refleksi bahwa rumah sakit sebagai institusi publik juga berkewajiban menciptakan lingkungan inklusif bagi semua kelompok usia, termasuk anak-anak.

Sudah saatnya RSUP Mataram merespons kebutuhan ini dengan membangun fasilitas umum ramah anak, seperti ruang tunggu interaktif, taman kecil yang edukatif, atau sudut edukasi kesehatan bagi anak-anak. Fasilitas semacam ini tidak hanya mengurangi risiko anak-anak memasuki zona steril, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai sosial dan kesehatan secara tidak langsung.

Dengan langkah ini, rumah sakit tidak hanya menjadi tempat penyembuhan fisik, tetapi juga tempat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam pada generasi penerus. Kolaborasi antara disiplin medis dan pendekatan humanis harusnya menjadi model pelayanan kesehatan masa depan: sehat secara jasmani dan tumbuh secara sosial.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Mantan Sekda NTB: Batasan Kewenangan Pemerintah dalam Kontrak antara Hukum Publik dan Hukum Privat

ABSTRAK Kasus mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kontrak pengadaan barang/jasa menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum yang mengikatnya. Studi ini menganalisis kasus ini dari perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan menitikberatkan pada batas kewenangan pemerintah dalam kontrak serta kapan pemerintah tunduk pada hukum publik dan hukum privat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif terhadap regulasi yang relevan, putusan pengadilan terkait, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang melibatkan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kontrak publik atau kontrak privat, tergantung pada ruang lingkup kewenangan dan jenis perjanjian yang dibuat. Dalam kasus ini, unsur perdata lebih dominan dibandingkan dengan unsur pidana korupsi, sehingga seharusnya kasus ini ditinjau dalam ranah hukum privat alih-alih tindak pidana ko...
Baca selengkapnya

Paradoks Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum: Kritik terhadap Tekanan Psikologis terhadap Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penulis:  Ainuddin  Institusi:  Unizar Mataram  Email:  ainuddin@unizar.ac.id Abstrak Praktik penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai berat-ringannya tuntutan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa. Ketika terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memilih untuk membela diri, ia kerap dianggap berbelit-belit atau tidak kooperatif. Fenomena ini menjadi problematis karena bertentangan dengan asas presumption of innocence, prinsip fair trial, dan perlindungan hak terdakwa dalam hukum acara pidana. Artikel ini menganalisis secara kritikal dan yuridis-normatif praktik tekanan psikologis terhadap terdakwa yang dilakukan secara tersirat oleh JPU, serta dampaknya terhadap integritas peradilan pidana. Ditekankan bahwa praktik ini harus dikoreksi melalui penguatan profesionalisme dan objektivitas aparat penuntutan. Kata Kunci: jaksa penuntut umum, tekanan psikologis, hak terdakwa, fair trial, due ...
Baca selengkapnya