Panggung Perlindungan atau Gaduh Sosial: Kritik atas Peran LPA dalam Kasus Pernikahan Dini di Lombok"

"Panggung Perlindungan atau Gaduh Sosial: Kritik atas Peran LPA dalam Kasus Pernikahan Dini di Lombok"


Oleh: Dr. Ainuddin, S.H., M.H.

Fenomena pernikahan dini kembali menjadi polemik publik, khususnya di Pulau Lombok. Sebuah realitas sosial yang berlangsung secara turun-temurun kini terusik oleh tafsir tunggal atas nama “perlindungan anak”. Tak sedikit pernikahan yang dilangsungkan dengan restu orang tua, didorong oleh keyakinan mendalam atas keselamatan lahir dan batin anak—bahwa menjaga dari perzinaan lebih utama dari sekadar patuh pada batas usia dalam Undang-Undang.

Secara yuridis, memang benar bahwa UU No. 16 Tahun 2019 hasil perubahan atas UU Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, hukum juga menyediakan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Ini membuktikan bahwa negara mengakui adanya konteks sosial dan agama yang bisa menjadi alasan sah untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Anehnya, dalam banyak kasus, justru Lembaga Perlindungan Anak (LPA) hadir secara reaksioner—tidak jarang tanpa koordinasi, bahkan tanpa klarifikasi kepada pihak keluarga terlebih dahulu. Mereka datang, membuat laporan ke polisi, lalu menyebarkan ke media sosial. Akibatnya, masyarakat yang semula adem ayem menjadi gaduh. Hubungan sosial terkoyak, warga terbelah antara yang “pro hukum positif” dan yang “pro nilai agama dan adat”.

Pertanyaannya: apakah benar LPA sedang melindungi anak? Atau justru menjadikan penderitaan anak sebagai komoditas moral untuk mencari panggung di hadapan opini publik?

Kritik ini bukan untuk menafikan niat baik perlindungan anak, namun perlu disadari bahwa tidak semua yang tidak sesuai hukum positif otomatis salah secara etik dan teologis. Dalam banyak kasus, pernikahan dini justru merupakan bentuk tanggung jawab sosial keluarga, agar anak tidak jatuh dalam relasi bebas yang jauh lebih merusak secara psikologis dan spiritual.

Kita tentu tidak boleh mempromosikan pernikahan anak, tapi kita juga tidak boleh menyepelekan nilai-nilai kultural dan keimanan yang selama ini menjadi penopang harmoni masyarakat. Sebab jika LPA hadir hanya dengan membawa pasal-pasal dan ancaman pidana tanpa pendekatan budaya dan agama, maka yang terjadi bukan perlindungan, melainkan provokasi dan keterbelahan sosial.

Seyogianya, LPA menjalankan perannya secara bijak dan kontekstual. Hadirlah sebagai mitra penyelamat, bukan aktor drama. Duduklah bersama tokoh agama, orang tua, aparat desa, dan pihak pengadilan. Jangan buru-buru membawa ke polisi, apalagi membuatnya viral. Ingatlah bahwa tujuan hukum bukan hanya keadilan formal, tapi juga kedamaian sosial (social justice).

Apakah kita sedang membangun masyarakat yang taat hukum, atau sekadar masyarakat yang takut dijerat hukum?

Jika Bapak menghendaki versi jurnalistik untuk media opini atau versi surat resmi kritik kepada LPA, saya siap bantu konversinya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Mantan Sekda NTB: Batasan Kewenangan Pemerintah dalam Kontrak antara Hukum Publik dan Hukum Privat

ABSTRAK Kasus mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kontrak pengadaan barang/jasa menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum yang mengikatnya. Studi ini menganalisis kasus ini dari perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan menitikberatkan pada batas kewenangan pemerintah dalam kontrak serta kapan pemerintah tunduk pada hukum publik dan hukum privat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif terhadap regulasi yang relevan, putusan pengadilan terkait, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang melibatkan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kontrak publik atau kontrak privat, tergantung pada ruang lingkup kewenangan dan jenis perjanjian yang dibuat. Dalam kasus ini, unsur perdata lebih dominan dibandingkan dengan unsur pidana korupsi, sehingga seharusnya kasus ini ditinjau dalam ranah hukum privat alih-alih tindak pidana ko...
Baca selengkapnya

Konflik Legalitas dan Etika Ekologis: Analisis Hukum atas Kepemilikan Tambang Nikel di Raja Ampat oleh BUMN di Era Pemerintahan Jokowi

Konflik Legalitas dan Etika Ekologis: Analisis Hukum atas Kepemilikan Tambang Nikel di Raja Ampat oleh BUMN di Era Pemerintahan Jokowi Oleh: Dr. Ainuddin, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram Abstrak Artikel ini menganalisis konflik antara legalitas administratif dan etika lingkungan dalam konteks kepemilikan saham tambang nikel di Raja Ampat oleh PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam di bawah MIND ID. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan filsafat hukum lingkungan, tulisan ini mengulas kesesuaian aktivitas tambang dengan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan ekosistem pulau kecil. Artikel ini menyarankan perlunya moratorium tambang di kawasan konservasi dan peninjauan ulang kebijakan hilirisasi nikel dalam kerangka keberlanjutan. Kata Kunci: Raja Ampat, tambang nikel, pulau kecil, BUMN, lingkungan hidup, hukum sumber daya alam 1. Pendahuluan Pulau-pulau di Raja A...
Baca selengkapnya