Prekariat


Prekariat: Hidup di Atas Garis Tipis Ketidakpastian

Oleh: Ainuddin

Pagi yang Penuh Rasa Waswas

Bayangkan Anda bangun pagi dengan satu pertanyaan yang menghantui: “Apakah bulan depan saya masih punya pekerjaan?” Pertanyaan itu bukan hanya milik sebagian orang, tetapi kini menjadi kenyataan jutaan pekerja di Indonesia. Mereka inilah yang masuk ke dalam sebuah kelas sosial baru bernama prekariat — orang-orang yang hidup di atas garis tipis ketidakpastian.

Siapa Mereka, Kaum Prekariat?

Prekariat adalah gabungan dari kata "prekarius" (tidak pasti) dan "proletariat" (kelas pekerja). Mereka adalah guru honorer yang gajinya tidak cukup, pengemudi ojek online yang setiap hari berpacu dengan algoritma aplikasi, kurir paket yang dibayar per kiriman, desainer grafis lepas yang mencari proyek demi proyek, hingga lulusan universitas yang berpindah-pindah kerja kontrak.

Kesamaan mereka sederhana:

  • Tidak ada kepastian pekerjaan.
  • Pendapatan tidak menentu.
  • Minim atau bahkan tanpa perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan, lebih dari setengah tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal — sebuah ladang subur bagi tumbuhnya kelas prekariat.

Mengapa Prekariat Muncul?

  1. Ekonomi Neoliberal – Kebijakan pasar bebas mendorong fleksibilitas tenaga kerja, tapi sering kali “fleksibilitas” ini berarti menghapus rasa aman.
  2. Teknologi dan Otomatisasi – Mesin dan kecerdasan buatan mengambil alih banyak pekerjaan, sementara pekerjaan baru cenderung kontrak atau berbasis proyek.
  3. Globalisasi – Persaingan internasional memaksa perusahaan menekan biaya tenaga kerja dengan sistem outsourcing dan kontrak pendek.
  4. Pendidikan yang Tak Menjamin – Banyak sarjana yang akhirnya bekerja di bidang yang tak sesuai kompetensi, dengan gaji rendah dan tanpa jaminan masa depan.

Ketika Ketidakpastian Menjadi Gaya Hidup Paksa

Hidup dalam ketidakpastian bukan hanya persoalan ekonomi. Dampaknya merembet ke psikologis: stres, kecemasan, dan rasa terasing dari masyarakat. Guy Standing, ekonom yang mempopulerkan istilah ini, menyebut prekariat sebagai “kelas yang berbahaya”. Bukan karena mereka anarkis, melainkan karena mereka adalah kelompok yang merasa dikhianati oleh sistem.

Inilah yang membuat prekariat rentan terhadap dua pilihan ekstrem:

  • Apatisme politik — merasa percuma ikut memilih, karena hasilnya tak pernah berpihak pada mereka.
  • Dukungan pada populisme — memercayai janji-janji instan yang kadang justru menjerumuskan.

Apa yang Harus Kita Lakukan?

Prekariat bukan sekadar statistik ketenagakerjaan; mereka adalah wajah masa depan kita jika sistem tidak berubah. Karena itu, ada tiga langkah mendesak yang perlu diambil:

  1. Perlindungan Sosial Universal – Semua pekerja, formal maupun informal, harus memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, hari tua, dan tunjangan pengangguran.
  2. Pekerjaan Layak – Pemerintah dan sektor swasta perlu mendorong kontrak kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.
  3. Pelatihan dan Adaptasi Keterampilan – Tenaga kerja harus dibekali keterampilan baru yang relevan dengan era digital dan otomatisasi.

Penutup: Masa Depan yang Layak untuk Semua

Kaum prekariat mengingatkan kita bahwa kemajuan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan merata. Bekerja keras saja tidak cukup bila sistem tidak memberi ruang aman untuk berkembang.

Jika kita ingin Indonesia yang stabil dan sejahtera, kita tidak boleh membiarkan jutaan orang terus hidup di atas garis tipis ketidakpastian. Sebab ketika terlalu banyak orang hidup dalam ketidakpastian, ketidakpastian itu akan menjadi masalah bersama — masalah bangsa.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kewenangan Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara

Abstrak Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Proses ini melibatkan dua lembaga utama, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Artikel ini membahas kewenangan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstitusi, khususnya UUD 1945, serta relevansi peran mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. 1. Pendahuluan Pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan rakyat serta prinsip negara hukum. Dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang diatur secara rinci, terutama dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21. 2. Kewenangan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang DPR memiliki peran sentral sebagai lembaga legislati...
Baca selengkapnya

Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Mantan Sekda NTB: Batasan Kewenangan Pemerintah dalam Kontrak antara Hukum Publik dan Hukum Privat

ABSTRAK Kasus mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kontrak pengadaan barang/jasa menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum yang mengikatnya. Studi ini menganalisis kasus ini dari perspektif Hukum Administrasi Negara, dengan menitikberatkan pada batas kewenangan pemerintah dalam kontrak serta kapan pemerintah tunduk pada hukum publik dan hukum privat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif terhadap regulasi yang relevan, putusan pengadilan terkait, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang melibatkan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kontrak publik atau kontrak privat, tergantung pada ruang lingkup kewenangan dan jenis perjanjian yang dibuat. Dalam kasus ini, unsur perdata lebih dominan dibandingkan dengan unsur pidana korupsi, sehingga seharusnya kasus ini ditinjau dalam ranah hukum privat alih-alih tindak pidana ko...
Baca selengkapnya

Paradoks Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum: Kritik terhadap Tekanan Psikologis terhadap Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penulis:  Ainuddin  Institusi:  Unizar Mataram  Email:  ainuddin@unizar.ac.id Abstrak Praktik penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai berat-ringannya tuntutan pidana berdasarkan pengakuan terdakwa. Ketika terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memilih untuk membela diri, ia kerap dianggap berbelit-belit atau tidak kooperatif. Fenomena ini menjadi problematis karena bertentangan dengan asas presumption of innocence, prinsip fair trial, dan perlindungan hak terdakwa dalam hukum acara pidana. Artikel ini menganalisis secara kritikal dan yuridis-normatif praktik tekanan psikologis terhadap terdakwa yang dilakukan secara tersirat oleh JPU, serta dampaknya terhadap integritas peradilan pidana. Ditekankan bahwa praktik ini harus dikoreksi melalui penguatan profesionalisme dan objektivitas aparat penuntutan. Kata Kunci: jaksa penuntut umum, tekanan psikologis, hak terdakwa, fair trial, due ...
Baca selengkapnya